Mojokerto, reporter.com - Sebanyak 51 kepala desa baru digembleng selama 3 hari agar mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan membangun dan mengembangkan BUMDes untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto di Hotel Grand Whiz Trawas 16-18 November 2022. Dari 299 kepala desa di Bumi Majapahit, hanya 51 kepala desa yang menjadi peserta kegiatan ini.
Terdiri dari 41 kepala desa hasil Pilkades serentak 14 September 2022 dan 10 kepala desa hasil Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam kurun 2020-2022. Pembinaan para kepala desa ini dibuka Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
Pembukaan kegiatan ini juga dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo, Asisten I Sekda Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto Agus Suprayitno, serta para camat.
Sebelum membuka Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Bupati Ikfina lebih dulu menyematkan tanda peserta kepada 2 perwakilan kepala desa. Selanjutnya ia menjadi keynote speaker dengan memaparkan Arah Kebijakan Pemkab Mojokerto 2021-2026.
"Program pembangunan di desa harus selaras dengan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten," kata Ikfina di lokasi, Selasa (15/11/2022).
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini menjelaskan, dalam menyusun rencana pembangunan, para kepala desa harus menggunakan perhitungan yang matang, dasar-dasar yang logis dan nyata, serta bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu, perencanaan juga wajib memperhatikan program-program nasional.
"Program-program nasional mau tidak mau desa harus melaksanakan. Salah satunya stunting. Desa juga dituntut membuat rencana program, mengalokasikan anggaran untuk mencegah dan menekan kasus stunting," terang Ikfina.
Terkait keselarasan dengan rencana program pembangunan Pemkab Mojokerto, Bupati Ikfina memaparkan visi dan misi bupati dan wabup. Visi pada periode pertamanya yakni mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur di segala bidang dan peningkatan kualitas SDM.
Ia lantas merinci sejumlah misi yang akan dicapai selama menjabat Bupati Mojokerto. Mulai dari membangun ekonomi berdimensi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku usaha. Sebab ia tak ingin masyarakat sebatas menjadi buruh di tengah kemajuan perekonomian Bumi Majapahit.
"Mojokerto mempunyai potensi besar untuk membangun ekonomi kerakyatan. Karena kita mempunyai 299 desa. Kami berharap semua desa mampu mengembangkan BUMDes masing-masing," jelasnya.
Berikutnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan. Pada poin ini, Bupati Ikfina mencontohkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dibangun dan terus dikembangkan Pemkab Mojokerto untuk mencapai misi tersebut.
Ia juga mewanti-wanti para kepala desa baru agar benar-benar menaati semua aturan dalam mengelola keuangan desa. Sebab pengelolaan keuangan desa saat ini senantiasa diawasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Ikfina berharap tidak ada lagi kepala desa yang terjerat masalah, apalagi sampai diproses hukum.
"Pemeriksaan keuangan desa saat ini dilakukan menyeluruh, 299 desa dievaluasi menggunakan sistem aplikasi Inspektorat. Sehingga mari aturan-aturan kita taati," tegasnya.
Orang nomor satu di Pemkab Mojokerto ini juga menekankan pentingnya partisipasi pemerintah desa untuk menjaga lingkungan hidup, mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta lebih menggeliatkan pasar-pasar rakyat sebagai sarana memasarkan produk-produk lokal.
"Saya minta tolong betul-betul dengan amanah yang diberikan masyarakat dan Allah SWT, pemerintah desa mampu menggerakkan masyarakat untuk bangkit. Karena majunya Kabupaten Mojokerto tidak lepas dari desa membangun masyarakatnya," cetus Ikfina.
Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo menambahkan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa ini digelar untuk membekali para kepala desa kemampuan manajerial yang efektif dan efisien.
"Karena untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan kepala desa yang mumpuni, serta memahami kebutuhan desa dan masyarakat," tandasnya.
Social Header