Jawa Tengah Dinobatkan Menjadi Provinsi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia.

 

Jawa Tengah, Reporter.com (14/12/2022)  – Jawa Tengah kembali dinobatkan sebagai provinsi terbaik keterbukaan informasi publik nasional. Anugerah dari Komisi Informasi Pusat itu diterima langsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dari Menko Polhukam Mahfud MD di Banten, Rabu (14/12).

Capaian keterbukaan informasi publik ini sekaligus menjadi kali kelima bagi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar. Sejak 2018, Jateng berturut-turut menjadi provinsi terinformatif nasional.

Dan, tahun ini Jateng meraih skor nyaris sempurna, yakni 99,95. Di bawah Jateng, ada Provinsi Jawa Barat dengan nilai 98,85 dan Provinsi Aceh dengan nilai 98,64.

Usai menerima penghargaan, Ganjar mengungkapkan, komitmen keterbukaan informasi publik yang dilakukan Jateng bahkan melebihi apa yang ditentukan Komisi Informasi.

“Kami mencoba memberikan informasi yang tidak masuk di kriteria dan kekinian. Apa itu? Medsos,” tegasnya.

Ya, selama ini Ganjar memang memanfaatkan berbagai kanal dan medsos untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Dia juga mendorong seluruh instansi dan OPD di Jateng melakukan hal sama. Menurut dia, lewat medsos, pemerintah benar-benar bisa dekat dengan rakyat tanpa mengenal jarak maupun waktu.

“Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Orang boleh nutupin kaya apapun, tapi kalau video sudah ditempel ke objeknya, maka semua akan jadi terbuka. Maka terbuka saja, nggak usah risih kalau kita bersih,” tutur Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, capaian Pemprov Jateng ini tak bisa terjadi tanpa kerja keras para ASN-nya. Ganjar mengatakan, penganugerahan ini adalah pertunjukkan dari komitmen tersebut.

“Alhamdulillah hari ini mencapai puncaknya. Lima kali berturut-turut, menurut saya ini pertunjukkan komitmen dari kawan-kawan di Pemprov Jawa Tengah untuk membuka informasi seluas-luasnya,” ucap dia.

Pengoptimalan medsos dalam pelayanan dan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Ganjar ini juga senada dengan yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam sambutannya. Menurut Mahfud, media sosial menjadi modal badan publik memulai mengelola keterbukaan informasi dengan baik. (hum.ry)