Bandung, reporter.com -, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan
sejumlah pengarahan tegas kepada seluruh jajaran Bareskrim Polri dalam kegiatan
Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 15 Maret 2023.
Sigit menjelaskan, Rakernis Bareskrim Polri ini akan
membahas serta menindaklanjuti intruksi penting dari Presiden Indonesia Joko
Widodo (Jokowi) saat Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu. Diantaranya adalah
mengawal seluruh program kebijakan Pemerintah, mengamankan agenda nasional
maupun internasional, hingga proses penegakan hukum.
"Rakernis ini merupakan kelanjutan dari Rapim TNI-Polri
untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam menghadapi perkembangan
lingkungan strategis di tahun 2023. Dan kita jajaran dari institusi Polri harus
betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," kata Sigit
mengawali pengarahannya.
Jajaran reserse Polri, kata Sigit, juga harus memiliki
kesiapan untuk menghadapi situasi dan dinamika baik di dalam maupun luar negeri
yang dewasa ini penuh ketidakpastian ataupun dapat berubah setiap saat. Belum
usai Pandemi Covid-19, saat ini situasi global dihadapkan dengan konflik antara
Negara Rusia dan Ukraina.
Dari situasi ketidakpastian itu, Sigit menyebut bahwa,
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam program kebijakan dalam rangka
mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Diantaranya adalah,
menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan
keuangan negara sebagai Shock Absorber, penguatan investasi dan hilirisasi,
yang terakhir adalah menjaga pasar domestik.
"Disisi lain, kita juga harus mengawal berbagai macam
kebijakan mulai dari kegiatan event internasional yang tentunya ini ada
risiko-risiko. Salah satu yang paling dekat adalah kejuaraan Piala Dunia U-20.
Dan juga ASEAN Summit dilaksanakan di Labuan Bajo tentu ini memerlukan
pengamanan ekstra. Sehingga kemudian pada saat KTT G-20 kemarin kita bisa
melaksanakan pengamanan dengan baik, di Labuan Bajo kita harus bisa lakukan hal
yang sama," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Sementara untuk agenda nasional, jajaran Bareskrim Polri
harus bisa mempertahankan ketersediaan serta mengendalikan harga pangan melalui
Satgas Pangan. Mengingat, menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran, terkadang
masyarakat diresahkan dengan melonjaknya harga bahan pokok. Kemudian juga soal
kesiapan mengamankan seluruh rangkaian proses tahapan Pemilu serentak tahun
2024.
Namun disisi lain, Sigit menekankan, Bareskrim dan seluruh
jajaran di Polri harus sekuat tenaga berjuang meraih kembali tingkat
kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara yang sempat mencapai hasil
tertinggi sepanjang sejarah. Karena, dengan diraihnya kembali tren positif
tersebut maka akan sangat berdampak terhadap kesuksesan jajaran Polri dalam
rangka menjalankan tugas pokoknya.
"Sehingga mau tidak mau, kita harus berjuang, dan ini
semua harus dilakukan semua satker dan fungsi yang ada di kepolisian. Sehingga
ini semua bisa semakin memperkuat. Karena apapun kepercayaan publik adalah hal
yang mutlak, harga mati yang harus kita perjuangkan," ucap Sigit.
Oleh karenanya, Sigit menegaskan, personel Bareskrim Polri
harus melakukan perbaikan terhadap kultur pelayanan, mulai dari penerimaan
laporan masyarakat, proses penyidikan hingga penyelesaian perkara.
Pada saat menerima laporan, jajaran reserse diharapkan mampu
mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga menimbulkan adanya
harapan bagi pencari keadilan. Lalu, berikan edukasi yang baik kepada seluruh
masyarakat dalam hal kelengkapan berkas pelaporan dan lainnya.
Pada saat proses penyidikan, Sigit menyatakan, jajarannya
harus memiliki independensi serta mampu menggali peristiwa sesuai fakta dan
melakukan penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation (SCI).
"Terkait penyelesaian perkara, ini tentunya tidak semua
kasus yang ditangani ini bisa selesai dengan segera. Namun pada saat tidak
selesai karena proses atau mungkin itu bukan kasus pidana atau karena alat
bukti kurang, ini bisa dikomunikasikan, sehingga pada saat berproses pelapor
tidak mengalami kesulitan karena ada sumbatan komunikasi," tutur Sigit.
Lebih dalam, Sigit mengingatkan, jajaran Kepolisian harus
menjalankan tugasnya dengan profesional dan menghindari perbuatan yang
berpotensi merusak citra Korps Bhayangkara, hal yang menciderai rasa keadilan
publik serta memiliki Sense of Crisis.
"Jadi, hal ini kedepan harus kita laksanakan. Kemudian
terhadap hal yang menjadi perhatian publik, yang ciderai rasa keadilan publik,
lakukan penegakan hukum secara tegas. Sehingga masyarakat melihat bahwa, Polri
khususnya jajaran Bareskkrim profesional, kita humanis tapi pada saat kita
tegas kita juga mampu. Hal negatif, perilaku menyimpang harus kita hindari
semaksimal mungkin," papar Sigit.
Pengarahan selanjutnya, ditekankan Sigit adalah kesiapan
dari seluruh jajaran Bareskrim Polri dalam menghadapi pelaksanaan pesta
demokrasi lima tahun yang tahapannya sudah dimulai pada tahun ini. Bareskrim
Polri, harus berperan aktif di dalam Sentra Gakkumdu sejak dini.
Bahkan, menurut Sigit, bila diperlukan bentuk suatu sistem
aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024. Tujuannya, agar dapat
diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang
rawan versi Bawaslu maupun Polri.
"Rekan-rekan harus ikuti, awasi sebaik-baiknya dari
awal pemetaaan dan kerjasama dari gakkumdu dan bentuk Satgas anti-money politik
untuk menciptakan Pemilu yang lebih demokratis dan tentunya kita bisa tahu apa
yang terjadi di lapangan," tegas Sigit.
Demi semakin menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai,
Sigit menginstruksikan Bareskrim khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber untuk
melakukan pemantauan serta pengawasan di dunia maya. Pasalnya, dinamika isu di
media sosial (medsos) terkadang dapat berdampak di dunia nyata. Sebab itu,
diharapkan melakukan pemetaaan dengan baik, sehingga dapat mengetahui langkah yang
harus dilakukan.
"Melakukan Cooling System, Take Down bila diperlukan,
kerja sama dengan Kominfo. Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya,
kalau memang itu kita anggap berbahaya, rawan, sifatnya SARA dan memecah belah
persatuan-kesatuan. Kita harus ambil langkah tegas. Kita betul-betul bisa
mapping dengan baik," kata Sigit.
Menurut Sigit, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim
Polri juga harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Divisi TIK serta BSSN
terkait sistem informasi Pemilu.
Selain itu, Sigit juga menekankan soal penanganan kejahatan
investasi dan keuangan. Menurutnya, Bareskrim Polri tidak perlu ragu untuk
mengusut tuntas dan menindak tegas terkait kejahatan pidana tersebut.
"Lebih baik kita proses tegas, kita sita sebanyak-banyaknya
kita serahkan ke pengadilan diputus supaya bisa dikembalikan ke korban itu jauh
lebih baik. Karena jumlah korban besar, kerugian besar. Jadi ini adalah saatnya
rekan-rekan untuk munculkan ini untuk mengembalikan kepercayaan publik,"
ujar Sigit.
Dalam Rakernis tersebut, Sigit juga menyampaikan beberapa
penekanan kepada jajaran Bareskrim Polri dalam rangka menjalankan tugasnya
dengan baik. Diantaranya soal kejahatan bidang pertambangan, kebakaran hutan
dan lahan, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap perempuan dan anak.
Lalu, Satgas Anti-Mafia Bola, soal minyak dan gas bumi,
kejahatan korupsi, penanganan hak tagih negara dana BLBI, kejahatan narkoba,
kejahatan Siber, peningkatan kualitas Puslabfor, Pusiknas, dan Pusinafis.(red)
Social Header