Pemerintah AS Terancam Kehabisan Duit dalam 6 Hari

  

Jakarta,  reporter.web.id -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) diperkirakan kehabisan uang kas dalam enam hari ke depan.

Keputusan itu tergantung pada pilihan Ketua DPR AS Kevin McCarthy apakah dia mengambil risiko penutupan kantor agar tetap bisa menjabat atau menentang kelompok garis keras Partai Republik dengan bekerja sama dengan Partai Demokrat.

Ini adalah momen menentukan yang telah dibuat selama berbulan-bulan. Untuk mendapatkan dukungan para pengkritiknya, McCarthy mengizinkan Partai Republik melanjutkan pemungutan suara mengenai serangkaian rancangan undang-undang alokasi dana pada pekan ini, meski rancangan undang-undang tersebut akan dibatalkan saat mereka tiba di Senat yang dikuasai Partai Demokrat.

Namun, waktu hampir habis dan Partai Republik gagal mencapai pilihan jangka pendek.

"Ini adalah pertarungan besar ketiga di Kongres: minggu pembukaan, plafon utang, dan sekarang pendanaan pemerintah," kata Anggota Partai Republik Patrick McHenry, salah satu sekutu terpercaya McCarthy, yang membantu menegosiasikan kesepakatan plafon utang bipartisan.

Dia juga menjelaskan bahwa jatuh ke dalam penutupan pemerintahan tidak akan membuat Partai Republik menjadi lebih kuat dalam negosiasi, tetapi Trump masih menghadapi kelompok sayap kanan yang lebih memilih penutupan pemerintahan dibandingkan bekerja sama dengan Partai Demokrat.

Mantan Presiden Donald Trump ikut serta dalam keributan minggu lalu, mendorong Partai Republik di Truth Social untuk menentang rancangan undang-undang belanja apa pun yang tidak mendanai Departemen Kehakiman atau investigasi kriminal terhadapnya.

"Jangan biarkan unipartai D.C. membuat Anda takut dengan berpikir bahwa penutupan pemerintahan adalah akhir dunia," tulis anggota Partai Republik Andy Biggs dari Arizona di media sosial.

"Apa yang disebut penutupan sebenarnya adalah jeda dalam belanja pemerintah federal yang tidak penting," sambungnya.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengambil langkah-langkah untuk memajukan rancangan undang-undang belanja jangka pendeknya, yang kemungkinan akan mencakup bantuan bencana dan dana tambahan untuk upaya perang di Ukraina, yang merupakan kelompok garis keras di Ukraina. DPR menentang keras.

Jika Senat meloloskan RUU tersebut, McCarthy akan dihadapkan pada apakah akan mengajukan RUU tersebut, mengabaikannya, atau mencoba mengubahnya

Namun, McCarthy tidak berkomitmen untuk mengajukan rancangan undang-undang belanja jangka pendek yang disahkan Senat karena mengetahui bahwa hal tersebut dapat berarti seruan untuk pemecatannya.

"Kami akan terus bekerja sama dengan masyarakat. Saya hanya percaya jika Anda tidak mendanai pasukan dan tidak mendanai perbatasan, akan sangat sulit untuk berpikir bahwa Anda akan menang dalam penutupan pemerintahan. Saya telah mengalaminya beberapa kali," kata McCarthy.(read.al)