Ternyata Ini Alasan Pertamina Coret Ratusan Ribu Nopol Kendaraan

 Jakarta,    reporter.web.id   - Penyelewengan BBM subsidi terjadi dengan modus pemakaian pelat nomor abal-abal. PT Pertamina sudah memblokir ratusan ribu data nomor polisi kendaraan bermotor yang terindikasi palsu.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan alasan pemblokiran nopol sebagai upaya untuk meminimalkan penyelewengan BBM subsidi.

"Memang kita sadari bahwa yang namanya penyelewengan (BBM Subsidi) masih ada di bawah, tentu akan terus minimalkan dengan adanya sistem. Sistem yang sekarang sudah kita terapkan digitalisasi SPBU itu tidak cukup, kita kaitkan dengan data-data Korlantas tidak cukup, kaitkan lagi dengan Samsat, tadi pak Riva menyampaikan berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu, nopol kendaraan yang akhirnya harus kita coret karena itu adalah nopol palsu yang dibuat sendiri," ujar Nicke dalam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta.

Pihaknya telah bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian (Korlantas). Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menjelaskan dari hasil seleksi tersebut ada 228 ribu kendaraan atau nomor polisi yang diblok karena memang tidak terdapat pada data Korlantas.

Pemblokiran juga dilakukan pada sekitar 32 ribu kendaraan dalam penyaluran BBM subsidi. Puluhan ribu kendaraan itu diblokir karena diduga melakukan kecurangan saat mengisi BBM subsidi hingga diduga pemalsuan dokumen.

Pemblokiran dilakukan seiring banyaknya penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu (JBT) solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

"Ini dikarenakan beberapa hal, yang pertama adalah tidak sesuai data Korlantas. Lalu ini diindikasikan melakukan pengisian berulang-ulang. Lalu foto indikasi diedit, yang dimasukkan data kendaraan yang disampaikan terindikasi palsu," kata Riva.

Dia mengungkap adanya modus dengan memakai mode helikopter. Modus ini dipakai dari motor, mobil, truk, dan bus pariwisata saat membeli jenis BBM subsidi.

Pelaku melakukan pengisian BBM subsidi berulang kali menggunakan kendaraan yang sama atau dalam jumlah yang besar sekaligus. Penyelewengan ini membuat penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

"Helikopter di sini dimaksudkan adalah pengisian yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan kendaraan yang sama tapi menggunakan pelat nomor dan juga QR Code yang berbeda, jadi memang ada pemalsuan atau penggandaan yang dilakukan," kata Riva

Modus penyelewengan BBM dengan mode helikopter ini dilakukan dengan menggunakan truk, mobil, sepeda motor, dan bus pariwisata yang sudah dimodifikasi. Semuanya terindikasi sudah menjalin kerja sama antara pelaku dan oknum operator SPBU.

Dalam paparannya, Riva menjelaskan beberapa parameter yang perlu diwaspadai antara lain:

Apabila truk melakukan pengisian BBM di SPBU dalam waktu lama (maksimal 20 menit)

Mobil pribadi melakukan pengisian BBM dalam waktu lama (maksimal 10 menit)

Motor modifikasi dengan menggunakan lebih dari satu jerigen

Kendaraan yang sama masuk secara berulang.- Antrean kendaraan yang panjang di SPBU.

"Satu modus terbaru adalah menggunakan bus pariwisata," jelas dia.

Parameter bus pariwisata yang melakukan kecurangan, yakni bus melakukan pengisian BBM subsidi dalam waktu lama, bus yang sama masuk ke SPBU secara berulang kali, dan antrian kendaraan yang panjang di SPBU.

Selain itu Riva juga memaparkan adanya ilegal unloading dari truk tangki BBM. Penyelewengan BBM ini terjadi saat truk tangki BBM Pertamina berhenti tidak di lokasi yang sudah ditentukan.

Penyelewengan juga bisa dilakukan dengan memalsukan dokumen pemerintah bagi petani dan nelayan.

"Di mana untuk nelayan dan juga petani yang melakukan pengambilan atau diizinkan melakukan pengambilan menggunakan jerigen. Ini terkadang menggunakan surat rekomendasi yang digandakan. Ini yang kami lakukan pengawasan dan penindakan bersama-sama BPH Migas dan juga aparat penegak hukum," tambahnya.(red.al)